Perumda PPJ Gandeng Kejari Kota Bogor Selenggarakan Sosialisasi Penerapan Good Corporate Governance | PERUMDA PASAR PAKUAN JAYA
1 | 1 08 April 2021 | Dilihat: 47 Kali | Cetak

Perumda PPJ Gandeng Kejari Kota Bogor Selenggarakan Sosialisasi Penerapan Good Corporate Governance


Perumda PPJ Gandeng Kejari Kota Bogor Selenggarakan Sosialisasi Penerapan Good Corporate Governance

www.pasarpakuanjaya.co.id - Bogor - Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menyelenggarakan Sosialisasi Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Budaya Organisasi Menuju Pelayanan yang Prima  (Profesional, Ramah, Integritas, Melayani, dan Akuntabel) untuk Para Pejabat Struktural di lingkungan Perumda PPJ (Kamis, 08 April 2021).

Bertempat di dua lokasi yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kejari dan Jajarannya serta Dewan Pengawas Perumda PPJ, Direksi serta Manajer Divisi Hukum. Lokasi yang berbeda di Ruang Pakuan Lantai 1 Hotel Salak The Heritage Jl. Juanda Bogor, sosialisasi tersebut di hadiri oleh Kepala Satuan Pengawas Intern, Para Staf Ahli, Para Manajer, Para Asisten Manajer, dan Para Kepala Unit Pasar. Kegiatan sosialisasi tersebut tentunya mematuhi protokol Kesehatan oleh karena itu narasumber memaparkan materinya kepada para peserta melalui aplikasi zoom.

Direktur Utama (Dirut) Perumda PPJ Kota Bogor, Muzakkir mengatakan, prinsipnya PPJ sejalan dengan arahan Pemkot Bogor tentang pengelolaan BUMD yang baik dan transparan. Pihaknya ingin diberikan masukan bagaimana menyelesaikan kasus hukum, jika ada problem yang menyangkut hal hukum dilapangan.

“Digelar seminar yang dipimpin oleh Kajari Kota Bogor. Banyak mendapat masukan serta terobosan yang bisa dilakukan kedepan dengan meminta pendampingan dari Kejari Kota Bogor. Meski sudah ada MoU dengan Kejari Kota Bogor tapi tetap harus ada penguatan,” ungkapnya didampingi Dirum PPJ Jenal Abidin dan Dirops PPJ Deni Aribowo.

Muzakkir menjelaskan, dengan adanya materi pemahaman anti korupsi dari Kepala Kejari (Kajari) Kota Bogor Herri Hermanus Horo, jajaran direksi, pejabat serta karyawan mendapatkan ilmu baru. Sehingga direksi tidak salah langkah kedepannya. Kemudian hal-hal lain persoalan hukum Kajari Kota Bogor sangat antusias membuka ruang berkomunikasi ataupun berkonsultasi dengan Kejari Kota Bogor.

Sementara itu, Herri Hermanus Horo menyampaikan bahwa diberikan kepada Lembaga Negara/ Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD antara lain dalam hal Permasalahan hukum yang dihadapi, Pembuatan Peraturan Perundangan, Pembuatan Kontrak, Pencabutan Perijinan dan sebagainya.

Adapun penerapan prinsip kehati hatian Good Corporate Governance yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara pada Nomor : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara  yaitu Transparansi (transparency), adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilankeputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan, Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

 

Pemaparan tersebut tidak terlepas dari penjelasan tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan  dasar hukum di Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI: Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. Serta Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI: Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Sesi tanya jawab di adakan moderator di akhir pemaparan oleh narasumber. Setelahnya Direksi Perumda PPJ juga melakukan diskusi kepada para peserta seminar di akhir acara. Hal tersebut membuat para peserta bisa menjelaskan berbagai macam kendala atau masalah didalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing masing jabatan dengan relax karena diskusi dilakukan dengan santai.

 

(Tim Humas)

 


Author: Admin


Tags:

Bagikan